Penangkapan peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berujung aksi solidaritas dari kelompok lain yang menuntut pembebasan pelaku. Sejumlah situs pemerintah menjadi korban peretasan. Masyarakat kemudian melontarkan kritik dan pertanyaan bagaimana sebenarnya kondisi keamanan internet di Indonesia? Apakah memang sedemikian rapuh?
Faktanya, risiko dan ancaman keamanan di internet memang besar dan berkembang pesat. Di sisi lain, kesadaran pengamanan di antara para pengguna dan penyelenggara layanan publik di internet, khususnya pada sektor pemerintahan, masih sangat rendah. Akibatnya insiden kerap terjadi. Kerugian masyarakat juga tidak sedikit. Laporan kasus cyber crime di Polda Metro Jaya misalnya, mencapai jumlah ribuan setiap tahun—dan terus meningkat.
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah pesatnya tingkat pertumbuhan internet yang didorong oleh kemudahan mendapatkan layanan dan tarif yang terjangkau Namun, perkembangan positif itu tidak diikuti pemahaman tentang dampak negatif dan bagaimana cara melakukan proteksi. Korban pun mulai berjatuhan.
Lebih 100 juta orang Indonesia online setiap hari untuk berbagai keperluan dan menciptakan nilai manfaat yang tinggi. Efeknya mudah ditebak, semua ini memancing tindak kriminal. Itu latar lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11/2008 disusul PP 82/2012. Tujuannya: mengatur kegiatan masyarakat di internet dan mempertegas sanksi bagi pelaku kejahatan, termasuk dalam hal ini vandalisme.
Situs pemerintahan dan layanan publik memang rentan sehingga sering menjadi sasaran aksi vandalisme. Masalah tata kelola yang tidak profesional, hambatan keberlangsungan akibat sifat anggaran yang berbasis proyek adalah penyebab utama rendahnya kualitas khususnya dalam aspek keamanan. Akibatnya, sering terjadi suatu situs yang semula menjadi kebanggaan dan telah diekspos luas, belakangan terbengkalai dan tidak jelas lagi pengelola yang bertanggung jawab.
Bahkan, untuk ukuran sebuah situs kepresidenan yang semula berambisi menjadi pelopor situs pemerintah yang hendak menghasilkan kualitas, manfaat, informasi setara situs whitehouse.gov, ternyata dikelola secara amatiran dan tanpa visi misi serta road map yang jelas. Perhatian pimpinan selaku pemilik layanan tersebut sangat rendah kecuali hanya pada saat terjadi kasus. Beruntung tim teknis terdiri dari praktisi yang kompeten sehingga kerusakan yang lebih parah dapat dicegah. Namun, situs pemerintahan lainnya tidak selalu memiliki keberuntungan seperti itu.
Cermin Ketakpedulian
Maka apa yang menimpa peretas situs presiden, yang ternyata dilakukan orang seorang remaja belia serta mengaku hanya iseng, adalah cermin ketidakpedulian dan buruknya tata kelola situs pemerintahan. Namun, bagaimanapun upaya penegakan hukum itu juga patut dihormati dan menjadi pelajaran berharga serta peringatan agar tidak terulang kembali. Pendekatan persuasif berupa sosialisasi tentang keamanan informasi dan pemahaman tentang aspek hukum juga harus terus-menerus dilakukan khususnya pada kelompok aktivis hacking agar tidak salah langkah.
Pemerintah harus menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat bahwa vandalisme adalah tindakan kriminal dan bukan aksi kepahlawanan. Pelakunya menghadapi tuntutan pidana dan bukan jalan pintas untuk mendapatkan peluang karier dan penghargaan. Bila karena alasan kemanusiaan opini publik mengarah pada tuntutan pembinaan, sebaiknya dilakukan setelah proses hukum dijalani.
Pemerintah sendiri harus mencanangkan standar tata kelola situs pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan serta memiliki kandungan informasi maupun layanan bernilai manfaat tinggi sekaligus juga aman. Tantangan ini tidak dapat dihindari karena dinamika masyarakat yang bergeser ke arah budaya online menuntut agar pemerintahan dan layanannya juga harus hadir di ranah internet.
Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan unsur masyarakat lainnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pembinaan serta memberi ruang ekspresi sekaligus mengarahkan minat anak muda yang tertarik mendalami keamanan informasi secara positif dan menciptakan potensi dan peluang baru.
Memberikan insentif dan mendorong kegiatan positif seperti kompetisi hacking, pelatihan, dan sertifikasi profesional, beasiswa pendidikan, serta peluang karier di dunia usaha, pemerintahan, penegakan hukum, dan pertahanan adalah bentuk daya tarik yang bisa ditawarkan untuk mencegah para hactivis agar tidak mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang negatif dan merusak masa depannya.
Pada akhirnya, keamanan informasi adalah kepentingan bersama. Bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga masyarakat luas yang memanfaatkan teknologi ini di dalam berbagai aspek kehidupannya. Tingkat keamanan merupakan suatu kondisi yang senantiasa berubah sehingga harus diupayakan agar berada pada tingkat tertinggi secara berkelanjutan. Kerja sama dan kepedulian adalah kunci utama di dalam tata kelola keamanan informasi sehingga setiap unsur yang terlibat dapat saling melengkapi dan melindungi. Your security is my security.